Sejumlah warga Aceh berharap kasus penyegelan sejumlah gereja Katolik
dan Proteatn di Aceh Singkil tidak melebar ke daerah lain hingga
berakhir ke konflik agama.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di
Singkil. Jangan gara-gara kasus tersebut, nama Aceh tercoreng,” kata
Munira, seorang warga Banda Aceh, Selasa (8/5), seperti dilansir sinarharapan.com.
Munira berharap kasus penyegelan sejumlah tempat ibadah di Aceh
Singkil harus diselesaikan secara bijak oleh pemerintah sehingga tidak
ada penganut agama yang tersakiti.
“Di Aceh belum pernah terjadi konflik agama, jangan sampai karena
permasalahan tersebut konflik agama terjadi di Aceh atau permasalahannya
melebar ke daerah lain,” kata tenaga pendidik di salah satu Pesantren
tersebut.
Hal sama juga disampaikan oleh Asnawi. Ia berharap semua pihak dapat
menahan diri dan tidak memperkeruh suasana di Aceh Singkil. “Jangan
sampai terjadi perang agama di sana,” ujar Asnawi yang mengaku berasal
dari Singkil.
Seperti diberitakan sebelumnya, 16 gereja (bukan 17) dan satu tempat
ibadah aliran kepercayaan disegel oleh tim penertiban rumah ibadah yang
dibentuk Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Penyegelan dilakukan sejak
Selasa (1/5) lalu.
Peraturan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah; Peraturan
Gubernur No 25/2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah di Aceh, Qanun
Aceh Singkil No 2/2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan surat
perjanjian bersama antara komunitas Islam dan Kristen dari tiga
kecamatan di Aceh Singkil (Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung
Meriah, dan Kecamatan Danau Paris yang diteken pada 11 Oktober 2001;
digunakan sebagai alasan penyegelan.
Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar mengaku kaget dengan penyegelan
ini. “Saya kaget. Hal seperti ini jarang terjadi di Aceh,” ungkapnya
saat dihubungi SH, kemarin.
Masyarakat Aceh, menurut Nazaruddin, dikenal sangat toleran dalam
pergaulan lintas agama. “Saya selaku pribadi dan Wamenag akan proaktif
mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana,” katanya.
Namun, Nazaruddin meyakini bahwa pemimpin baru Aceh yang terpilih
saat ini bisa memberikan solusi yang baik bagi semua pihak. “Insya
Allah, pemimpin yang baru terpilih punya kearifan untuk memberi solusi
terbaik bagi semua warga Aceh,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, Menteri Agama
harus turun ke Aceh untuk menyelesaikan kasus ini. “Jangan pengalaman
buruk seperti yang terjadi di Kota Bogor kembali terulang. Karena ini
soal agama maka ini adalah urusan pusat. Menteri Agama jangan diam
saja,” ungkapnya di Jakarta, kemarin. (ucanews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar