JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Bambang
Soesatyo berpendapat, kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengungkap kasus-kasus korupsi baru tidak lagi menjadi faktor yang bisa
memperkuat keyakinan publik.
Bagian yang paling ditunggu publik saat ini adalah
keberanian KPK menangani kasus-kasus itu secara proporsional dan apa
adanya, terutama jika kasus korupsi itu diduga melibatkan orang-orang
penting yang dekat dengan kekuasaan.
Dalam siaran persnya, Minggu (4/9/2011), politikus Partai Golkar itu menyatakan, keberhasilan KPK mengungkap dugaan suap dalam pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) relatif kurang mendapat perhatian publik. Sekalipun pengusaha Dharnawati menyebut keterlibatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam kasus ini, reaksi publik datar-datar saja.
Menurut Bambang, sikap publik seperti itu mengindikasikan turunnya tingkat keyakinan publik terhadap KPK dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan para pejabat tinggi atau politisi. Penurunan keyakinan itu bukannya tanpa alasan.
KPK praktis gagal melaksanakan proses hukum terhadap beberapa pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam skandal Bank Century. KPK juga enggan memanfaatkan potensi bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang mengantungi informasi cukup lengkap mengenai sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan tokoh-tokoh penting yang dekat dengan kekuasaan.
Beberapa kalangan sudah terlanjur beranggapan bahwa dalam kasus PPID dan pengusaha Dharnawati, proses penanganan kasusnya akan dilokalisir pada peran orang-orang yang lemah secara politis. KPK pun lagi-lagi akan menjauhkan diri dari indikasi keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam kasus itu.
Dengan kecenderungan seperti itu, sangat sulit untuk meyakinkan publik bahwa KPK tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum.
Dalam siaran persnya, Minggu (4/9/2011), politikus Partai Golkar itu menyatakan, keberhasilan KPK mengungkap dugaan suap dalam pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) relatif kurang mendapat perhatian publik. Sekalipun pengusaha Dharnawati menyebut keterlibatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam kasus ini, reaksi publik datar-datar saja.
Menurut Bambang, sikap publik seperti itu mengindikasikan turunnya tingkat keyakinan publik terhadap KPK dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan para pejabat tinggi atau politisi. Penurunan keyakinan itu bukannya tanpa alasan.
KPK praktis gagal melaksanakan proses hukum terhadap beberapa pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam skandal Bank Century. KPK juga enggan memanfaatkan potensi bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang mengantungi informasi cukup lengkap mengenai sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan tokoh-tokoh penting yang dekat dengan kekuasaan.
Beberapa kalangan sudah terlanjur beranggapan bahwa dalam kasus PPID dan pengusaha Dharnawati, proses penanganan kasusnya akan dilokalisir pada peran orang-orang yang lemah secara politis. KPK pun lagi-lagi akan menjauhkan diri dari indikasi keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam kasus itu.
Dengan kecenderungan seperti itu, sangat sulit untuk meyakinkan publik bahwa KPK tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar